Portal Informasi dan Dokumentasi
Pengelolaan Zakat Nasional
Badan Amil Zakat Nasional
BAZNAS Provinsi & Kab/Kota
Lembaga Amil Zakat
Unit Pengumpul Zakat
Hubungan Zakat dan Pajak
Mahkamah Konstitusi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Pengelolaan Zakat Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional
- Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
- Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020 – Ketua
- Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020 – Wakil Ketua
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 010/BAZNAS/X/2015 tentang Komite Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS
- Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat
- Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- Peraturan BAZNAS No 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- Peraturan BAZNAS No 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
- Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat
- Surat Edaran No 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota,Ppimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
- Surat Edaran No 02 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah
- Surat Edaran No 03 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan 3 (tiga) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional
BAZNAS Provinsi & Kab/Kota
- Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi
- Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
- Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
- Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Surat Edaran No 3 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Surat Edaran No 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Surat Edaran No 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Daerah
Lembaga Amil Zakat
- Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat
Unit Pengumpul Zakat
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat
- Perbaznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- Keputusan Ketua BAZNAS No 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat
Hubungan Zakat dan Pajak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebegai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Mahkamah Konstitusi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
- Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram
- Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
- Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat
- Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
- Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
- Pemberian Zakat untuk Beasiswa
- Zakat Penghasilan
- Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Inventasi)
